Indonesia

Prabowo Dilarang Masuk AS Karena Masalah Pelanggaran AM

JAKARTA – Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat (AS),  masih menetapkan daftar hitam terhadap beberapa orang Indonesia, salah satunya adalah Prabowo Subianto.

Prabowo, yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019 sebagai salah satu Calon Presiden, disebut terlibat dalam penculikan aktivis, pelanggaran HAM, dan upaya kudeta terhadap Presiden BJ Habibie  yang berujung pada pemecatan dirinya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Pada Maret Tahun 2000, Prabowo pernah ditolak masuk AS saat akan menghadiri kelulusan puteranya di Universitas Boston. Kemudian, pada tahun 2012, Amerika menolak permohonan visa Prabowo menyusul dugaan keterlibatannya dalam mengobarkan kerusuhan yang menelan korban jiwa pada 1998.

Dampak dari kebijakan AS terhadap Prabowo ke depan jika dirinya terpilih menjadi Presiden akan menyulitkan hubungan bilateral antara Indonesia dan AS. Di sisi lain, Indonesia juga akan semakin dikenal sebagai negara dengan pemimpin seorang pelanggar HAM.

Untuk diketahui, pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan Prabowo bukan hanya terkait penculikan dan penghilangan aktivis 1998 silam, tetapi juga kasus-kasus pembantaian dan pembunuhan besar-besaran di berbagai daerah seperti Aceh, Timor Timur dan Papua.

Bagaimana mungkin seorang pelanggar HAM berat bisa menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia? Setali tiga uang akan menyulitkan proses pengusutan kasus HAM di Indonesia karena seorang pemimpinnya sendiri pun masuk di dalamnya.

Masyarakat terutama generasi milenial dituntut agar lebih cerdas dan bersikap kritis dengan mempelajari seluk beluk capres yang akan dipilih, yang tak memiliki rekam jejak hitam dan terbukti memiliki program atau kebijakan yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. (kanmcf)

Leave a Response