Kabar

Pengelolaan Utang Negara Membaik, Sri Mulyani Bantah Tudingan Mardani

JAKARTA – Provokator Mardani Ali Sera tidak pernah berhenti menghujat dan memfitnah pemerintah. Ia menyebut utang pemerintah terus membengkak saat acara deklarasi gerakan tersebut di depan pintu barat daya Monumen Nasional, Jakarta.

“Kita boleh bangga bangun infrastruktur, tapi mayoritas banyak dari utang. Dan utangnya bisa dibayar atau tidak?,” kata Mardani saat berorasi di acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 6 Mei 2018. Para relawan yang hadir pun menjawab kompak, “Tidak”.

Tudingan Mardani dibantah pemerintah. Hal itu terbukti dengan realisasi pembiayaan anggaran dalam APBN 2018 hingga 30 September 2018 tercatat sebesar Rp 292,8 triliun atau pertumbuhannya minus 25,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ini adalah salah satu cerminan pengelolaan APBN dalam hal manajemen utang yang makin membaik karena pertumbuhannya negatif. “Kalau lihat trennya semakin turun, dari yang pertumbuhannya 32,4 persen pada 30 September 2016 jadi 0,7 persen pada periode yang sama tahun 2017 dan sekarang lebih turun lagi. Ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi biaya utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (17/10/2018).

Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan pembiayaan anggaran yang turun dalam dua tahun terakhir ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN dilakukan pemerintah sebagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan guna mengurangi defisit APBN. Realisasi total SBN neto per 30 September 2018 sebesar Rp 308,8 triliun atau mengalami pertumbuhan yang negatif 19,1 persen. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan SBN neto masih minus 1,8 persen dan per 30 September 2016 pertumbuhannya malah positif 41 persen.

“Kami upayakan agar kinerja pembiayaan anggaran akan lebih rendah lagi pertumbuhannya. Sejauh ini, pembiayaan anggaran sangat baik karena pertumbuhannya negatif,” tutur Sri Mulyani.

Dalam konferensi pers, Sri Mulyani belum menyebut beberapa data terkini utang hingga akhir September 2018. Namun, jika merujuk data dari Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia per akhir Agustus 2018 tercatat sebesar 360,7 miliar dollar AS. Dari angka tersebut, 181,3 miliar dollar AS merupakan utang pemerintah dan bank sentral, sementara 179,4 miliar dollar AS dari utang swasta dan BUMN.

Utang luar negeri Indonesia pada periode itu tumbuh 5,14 persen secara tahunan (year on year). Meski begitu, utang luar negeri tersebut disebut relatif stabil dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,08 persen. Pendorong utama pertumbuhan utang luar negeri Indonesia adalah dari peningkatan utang luar negeri swasta di tengah melambatnya pertumbuhan utang luar negeri pemerintah dan bank sentral.

Bahkan Bank Dunia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah.

“Utang Indonesia masih yang terendah di antara negara-negara `emerging` maupun `advanced` secara ekonomi,” kata Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander dalam pemaparan di Jakarta, Selasa (28/3/2018) sebagaimana dilaporkan Antara.

Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

“Indonesia telah memiliki kebijakan fiskal yang `prudent` dan berhati-hati, sehingga pengelolaan utang masih terjaga dalam tingkat yang rendah,” tambahnya.

Gil Sander juga mengungkapkan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Tags : MardaniUtang

Leave a Response