Indonesia

Pakar Hukum: Revisi UU KPK Kembalikan Marwah dan Jati Diri KPK

JAKARTA – Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mendapat dukungan dari sejumlah pakar dan praktisi hukum karena dinilai dapat membuat KPK menjadi semakin baik.

Pakar hukum Pidana, Romli Atmasasmita  mengatakan bahwa revisi UU KPK akan mengembalikan marwah dan jati diri KPK yang sebenarnya sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi karena selama ini dalam praktiknya banyak hal yang kurang tepat namun tetap dipaksakan.

Menurutnya, KPK harus berkoordinasi dengan Polri, Kejagung dan kementerian terkait jika ada sebuah kasus korupsi. Kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan yang dilakukan KPK seharusnya memiliki mekanisme yang sama dengan Kejagung dan Polri. KPK terkadang langsung melakukan penindakan tanpa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Padahal, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, selain penindakan.

Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan, revisi UU KPK bertujuan agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik dan mengedepankan penghormatan terhadap HAM.

Dengan UU terbaru, KPK diharapkan dapat meneliti kembali sejumlah kasus dan bila tidak dapat dilanjutkan sebaiknya dikeluarkan SP3 serta KPK, Polri dan kejaksaan bisa bersinergi serta saling melengkapi dalam proses penegakan hukum.

“Revisi UU KPK memberikan kewenangan pada lembaga ini untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), padahal dalam sejumlah kasus ada tersangka korupsi yang bertahun-tahun tersandera walau tak bisa diproses hukum lebih lanjut. Sehingga para tersangka ini tak punya kepastian hukum,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengaku setuju dengan pembentukan dewan pengawas KPK. Menurutnya, dewan pengawas merupakan perluasan fungsi dari Dewan Penasehat KPK.

“Ya kalau sifatnya internal, dewan pengawas tak apa-apa. Tidak mengganggu independensi KPK,” kata Jimly. (ren/mcf)

Leave a Response