Kabar

Pakar Hukum: 17 Tahun Perjalanan KPK Telah Menyimpang dari Tujuan Awal

JAKARTA – Mantan Ketua Perumus UU KPK Romli Atmasasmita mengatakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis, dan alasan komparatif. Berdasarkan pertimbangan filosofis, perjalanan KPK selama 17 tahun telah menyimpang dari tujuan awal.

Menurut Romli, lembaga antirasuah itu harusnya memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal. KPK juga harusnya melaksanakan fungsi trigger mechanism melalui koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Namun hal tersebut sudah tak terlaksana, khususnya sejak KPK jilid III. Sementara dari pertimbangan sosiologis, Romli menyebut dukungan masyarakat terhadap KPK tetap stabil walaupun tidak pada semua level birokrasi dan lapisan masyarakat.

“Adanya pro dan kontra revisi UU KPK membuktikan bahwa secara sosiologis KPK tidak lagi memperoleh legitimasi yang kokoh secara total dari seluruh masyarakat. Dukungan masyarakat berbeda ketika pembentukan awal KPK,” kata Romli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9/2019).

Romli juga menyebut keberadaan wadah kepegawaian KPK telah menyimpang dari tujuan pembentukkan berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. PP tersebut memberikan kewenangan kepada wadah pegawai untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK melalui dewan pertimbangan pegawai KPK.

“Dalam kenyataan, wadah pegawai KPK telah berfungsi sebagai pressure group terhadap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya,” ungkap dia.

Selain itu, menurut Romli, keterangan calon pimpinan KPK petahana Alexander Marwata bahwa penyidik KPK menolak memberikan berita acara penyidikan kepada yang bersangkutan juga menjadi sorotan. Romli menilai hal itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai dan penyidik KPK.

“Tindakan pelanggaran disiplin mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa dihadapan pegawainya, dan keadaan tersebut membuktikan sistem manajeman kepegawaian dan disiplin kerja yang tidak profesional dan diragukan akuntabilitasnya, kata Romli.

Dari pertimbangan yuridis, Romli menyebut usul revisi UU KPK telah memenuhi persyaratan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Romli juga menyinggung pelanggaran prosedur hukum acara serta prosedur standar KPK dalam penyelidikan dan penyidikan. Ini khususnya dalam hal penetapan tersangka, perampasan aset terdakwa, dan pelaksanaan penyadapan yang dilanjutkan dengan penangkapan.

Romli mengutip laporan BPK RI yang menyatakan akuntabilitas proses penyadapan oleh KPK belum sepenuhnya dipenuhi karena belum didukung oleh SDM yang kompeten dan belum adanya standard operating procedure (SOP) eksaminasi penyadapan.

Laporan Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPKIP) tahun 2016 menemukan data bahwa selama tahun 2009 s/d tahun 2014, KPK tidak dapat melaksanakan tugas pengembalian keuangan negara yang maksimal, yaitu hanya sebesar Rp 722,69 miliar. Angka itu berbanding terbalik dengan kepolisian sebesar Rp 3,13 triliun dan Kejaksaan sebesar Rp 6,63 triliun.

Selain itu, laporan transparansi intrnasional indonesia (TII) menunjukkan bahwa peringkat IPK Indonesia dibandingkan negara lain khusus di ASEAN tidak pernah berhasil menempati 50% negara terbersih di dunia. Laporan TII menunjukkan bahwa keberadaan KPK selama 17 tahun tidak berhasil meningkatkan indonesia sebagai negara yang patut dibanggakan.

Romli pun berkesimpulan KPK tidak lagi merupakan lembaga independen yang dapat bekerja sendiri dalam pemberantasan korupsi.

“Penolakan sekelompok masyarakat terhadap perubahan UU KPK tidak dilengkapi dengan data dan fakta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan karena hanya mengandalkan opini dan prasangka buruk publik semata-mata. Karena itu, saya sarankan setiap aspirasi masyarakat terhadap perubahan UU KPK agar disampaikan di dalam rapat DPR,” pungkas Romli.

Leave a Response