Indonesia

KPU Bengkulu Nyatakan PPK Penerima Suap Dari Caleg DPR RI Asal Gerindra Telah Dipecat

JAKARTA -Tiga orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pelaku manipulasi data hasil pemilu dan penerima suap dari oknum Caleg DPR RI dari Partai Gerindra telah dipecat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu.

“Pelaku tiga orang telah diberhentikan (pecat) dan dua orang lagi diberikan teguran. Sanksi diberikan oleh KPU Kabupaten Seluma. Selanjutnya untuk dugaan pelanggaran pidana kami menyerahkan pada kepolisian,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra melalui pesan singkat, Sabtu (18/5).

Ketiga orang PPK tersebut, yakni Aziz Nugroho, Andi Lala, dan Arizona, telahditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Seluma, Provinsi Bengkulu, dalam dugaan manipulasi data hasil Pemilihan Umum 2019, Kamis (16/5).

Perilaku buruk ketiga oknum PPK tersebut dilakukan dengan memanipulasi suara caleg DPR dari Partai Gerindra, Lia Lastaria dari perolehan 185 menjadi 1.137 suara. Mereka diiming-imingi uang Rp 100 juta, uang itu telah mereka terima sebesar Rp 55 juta dan digunakan untuk melarikan diri ke Jakarta beberapa waktu lalu. Akhirnya mereka berhasil diringkus dengan bantuan Polda Metro Jaya.

Kapolres Seluma AKBP I Nyoman Mertha Dana menyebutkan, ketiga oknum PKK ini sebelumnya telah diringkus di kawasan mal Jakarta Selatan oleh anggota Polres Seluma dibantu Jatanras Polda Metro Jaya.

“Mereka ini sempat melarikan diri ke Jakarta dan dapat ditangkap oleh anggota dan dibantu oleh Polda Metro Jaya,” kata Kapolres di Aula Mapolres Seluma, Kamis (16/5).

Ketiga oknum PPK tersebut terbukti melakukan perubahan hasil pemilu dengan cara mengubah semua kertas, dari C1 plano hingga DA1 plano, sehingga berubah dan tidak sesuai dengan hasil semula.

“Mereka kami amankan karena telah memanipulasi suara salah satu caleg DPR nomor urut tiga dari Partai Gerindra,” katanya

Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana pelanggaran pemilu dengan ancaman kurungan pidana selama dua tahun dan denda sebesar Rp 24 juta. (kania/mcf)

Leave a Response