Kabar

Kemenko PMK Segera Bahas Kenaikan Tarif BPJS

JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy akan melakukan pembahasan rencana penetapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembahasan dilakukan bersama sejumlah menteri.

Muhadjir menyebutkan, rencana itu segera dilakukan dalam waktu dekat. Rapat lintas kementerian ini diharapkan menjadi tempat pelaporan dan kajian, terutama dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya sudah dapat surat dari Menkes dan nanti akan kita rapatkan lintas kementerian soal itu, terutama kita harus dengar dari Menkeu, bu Sri Mulyani soal kenaikan iuran BPJS ini,” kata Muhadjir di Malang, Jawa Timur, Sabtu 9 November 2019.

Rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan dengan rincian, tarif iuran kelas III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan.

Selain itu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan. Sementara itu, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan untuk tiap peserta.

Rencana ini ditentang oleh DPR RI. DPR ingin kelas III tak terdampak rencana kenaikan iuran BPJS, namun keinginan itu tidak didengarkan, sehingga semua iuran di kelas BPJS Kesehatan mengalami kenaikan.

“Belum ada kesepakatan dan belum ada ketetapannya. Mestinya yang harus dijadikan pegangan yang Perpres (Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) itu. Kalau ada diskresi, ya tunggu dulu kita bicarakan lintas kementrian,” ujar Muhadjir.

Selain itu, DPR juga meminta BPJS Kesehatan melakukan pembersihan data terlebih dahulu. Berdasarkan laporan yang diterima Muhadjir, ada sebanyak enam juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang identitasnya tidak dikenali. Melalui pembersihan data ini warga yang tidak dikenail akan dikeluarkan dan diganti dengan warga yang teridentifikasi dengan baik.

“Kemudian, bagi mereka yang belum punya NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita minta Dispendukcapil di daerah memfasilitasi itu. Cleansing (pembersihan) data ini agar penggunaan dana pemerintah untuk PBI ini diserap sesuai sasaran. Segera Minggu depan lintas kementerian duduk bersama dan bertemu membahas ini,” ujar Muhadjir.

Leave a Response