Indonesia

Kemanakah PA 212 Hendak Berlabuh dengan NKRI Bersyariah

JAKARTA –  Ijtima Ulama yang diselenggarakan PA 212 adalah upaya untuk mencari panggung setelah ditinggalkan oleh kubu Prabowo. Sebuah hal kontras ketika PA 212 berusaha mensejajarkan dengan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, bahkan dengan pemerintah karena menyinggung konsep NKRI Bersyariah yang berakhir dengan penolakan dari berbagai pihak.

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan suatu kesepakatan yang sudah final antara kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan kelompok kebangsaan. Bagi umat Islam, melaksanakan syariah yaitu melaksanakan sila ke satu Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa didiskriminasi maupun mendiskriminasi keyakinan agama lain, sehingga tidak ada sikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atas beragam suku, ras dan agama di Tanah Air.

Tokoh NU, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah menyatakan secara tegas menolak istilah NKRI Bersyariah. NKRI bersyariah itu selesai ketika kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan, maka NKRI bersyariah juga tidak ada lagi.

“Syariat Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Jadi tidak perlu ada istilah itu,” kata Solahudin pada acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kementerian Pertahanan dan Forum Rekat Anak Bangsa di Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Gus Sholah, NKRI saja sudah cukup karena cukup banyak syariat Islam baik yang universal maupun yang khusus masuk dalam undang-undang. Adik dari almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mengatakan tidak perlu lagi ada istilah NKRI bersyariah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan PKB, Abdul Kadir Karding juga menolak seruan NKRI Syariah karena konsep dasar bernegara Indonesia sudah final dan tak perlu embel-embel.

“Mana ada Pancasila, NKRI bersyariah. Nggak ada itu. Pancasila ya Pancasila saja. NKRI ya NKRI saja, ngga ada embel-embel. Kalau ada embel-embel itu niatnya lain. Kalau mau buat Pancasila bersyariah di negara lain, jangan di sini,” kata Karding.

PA 212 yang beranggotakan FPI dan HTI terus berpolitik praktis untuk mencapai tujuannya, seperti menawarkan dukungan dengan kontrak politik. Hal tersebut pernah sukses di Pilkada DKI 2017 namun gagal di Pilpres 2019.

Keberadaan PA 212 juga berpotensi memecah belah kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin erat. Mereka aktif memprovokasi umat agar membenci pemerintah, bahkan mengampanyekan menolak hasil Pilpres 2019 dan tidak mau mengakui Presiden hasil Pilpres 2019. (aqq/mcf)

Leave a Response