Kabar

Jokowi Targetkan Pembangunan Jalan di Perbatasan Papua Sepanjang 1.098 KM

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam RKP 2019 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 24 Program Prioritas.

Lima Program Prioritas tersebut, menurut Bambang merupakan upaya mengatasi masalah beberapa isu strategis dalam aspek pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat; rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan; kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana; belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik pertanian dan perikanan.

Menurut Bambang, untuk Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, kegiatan prioritas yang akan dilakukan antara
lain adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua.

“Tiga kegiatan prioritas lainnya adalah pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampong, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan,” kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam RKP 2019, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Sebelumnya, pada 30 April 2018, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Musrenbangnas RKP 2019. Acara tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, serta para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan bangun 1.098 kilometer (Km) jalan di perbatasan Papua. Lokasinya terbentang dari Jayapura hingga Merauke.

Pembangunan jalan di perbatasan Papua terdiri dari tiga segmen. Untuk segmen 1 berada di Jayapura-Arso-Waris-Yeti (128,18 km), segmen 2 Yetti-Ubrub-Oksibil (301,74 km) dan segmen 3 Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke (668,32 km).

Untuk 2019, pemerintah akan berkonsentrasi di Ubrub sampai Oksibil. Sekaligus, menyediakan alternatif pilihan untuk menuju point to point dari Jayapura sampai Ubrub, ataupun dari bawah sampai atas menuju Trans Papua.

Pembangunan lainnya adalah 355 rumah khusus (rusus) untuk masyarakat di Manokwari, Papua Barat. Pembangunan rusus tersebut merupakan bagian dari pembangunan Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat di Indonesia Timur.

Demikian dikatakan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Desyarmeda Killian, dalam siaran persnya, Selasa (7/7). “Tahun 2018 ini akan dibangun 355 unit Rusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Papua Barat,” kata dia.

Menurut perempuan yang biasa disapa Meda ini, berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa rumah khusus merupakan rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.

Sedangkan untuk pembangunan rusus di Papua Barat tahun ini dilaksanakan di lima kabupaten antara lain Kabupaten Sorong sebanyak 50 unit plus 80 unit instruksi Presiden, Kabupaten Teluk Bingung 50 unit, Kabupaten Fakfak 50 unit, Kabupaten Keimanan 50 unit, Kabupaten Manokwari 75 unit.

Saat ini, pembangunan rusus yang dibangun oleh Kontraktor Pelaksana PT Marvin Putra tersebut sudah memasuki pekerjaan pondasi, pemasangan kusen jendela dan batu bata. “Total anggaran untuk pembangunan 25 unit rusus di Kampung Eggwam ini Rp 4,9 mliar. Tipe rusus yang dibangun adalah tipe 36 dengan nilai per unit adalah Rp 220 juta. Pembangunan ini juga merupakan bagian relokasi warga di Kampung yang sudah padat dan tanahnya disediakan oleh Pemda serta rumahnya nanti akan dihibahkan untuk masyarakat,” terangnya.

Tags : Papua

Leave a Response