Kabar

Jokowi Tak Toleransi Pelaku Korupsi ke Luar Negeri

JAKARTA – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan langlah konkrit pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Bagian dari upaya kita untuk membangun sistem pencegahan yang lebih komperehensif dan sistematis,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12).

Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menyebutkan, dalam Perpres itu pemerintah menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi.

Selain itu, lanjut Jokowi, juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PP ini merupakan sarana pemerintah dalam memberikan apresiasi atau hadiah bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi.

“Tentu saja pemberian penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi,” demikian Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

“Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri,” tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, setelah melalui pembicaraan yang panjang, maka diperoleh titik terang, bahkan kini sudah sampai tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss.

“Mutual legal assignment ini legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yanh disembunyikan di luar negeri,” katanya.

Jokowi juga menegaskan, ‘korupsi’ adalah ‘korupsi’, tidak bisa diganti dengan kata lain. Di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan.

“Dunia menghadapi tantangan semakin kompleks, persaingan pun semakin ketat. Kita tahu semua. Saya tadi di depan telah ditunjukkan Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik,” katanya.

Tags : korupsi

Leave a Response