Indonesia

Jokowi Patahkan Narasi dan Isu Liar KPK

JAKARTA – Gonjang-ganjing miring yang disematkan ke Jokowi telah dijawab dengan pernyataannya melalui sejumlah poin, diantaranya menyetujui dewan pengawas, karena seorang Presiden pun juga diawasi DPR dan diperiksa BPK.

Namun, kata Jokowi, dewan pengawas harus berada di internal lembaga KPK agar bekerja bersama dengan pegawai KPK. Dewan pengawas juga diangkat oleh Presiden dijaring melalui seleksi untuk meminimalisir politis yang bisa memperberat langkah KPK.

Semua lembaga negara, baik presiden, Mahkamah Agung, dan DPR bekerja dalam prinsip “check and balances”, tak terkecuali KPK.

Namun dalam pandangan Presiden, Dewan Pengawas harus diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi. Bukan politisi, bukan birokrat, atau aparat penegak hukum aktif.

Jokowi juga mengoreksi draf yang diajukan DPR dengan memperpanjang waktu untuk mengeluarkan SP3 dari satu tahun menjadi dua tahun.

Presiden Jokowi berhasil mengambil alih kendali secepat mungkin. Beliau tak mau terjebak dalam perdebatan dan perang opini yang dilontarkan kedua kubu. Fokus pada permasalahan yang memang perlu diselesaikan. Selebihnya, KPK tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya, untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Presiden Jokowi tetap bertahan ingin menguatkan KPK.

“Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Presiden Jokowi menyebut bahwa KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan koprupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Surat Presiden yang dikirimnya—satu pekan setelah pemerintah beroleh draf revisi dari DPR—Jokowi sepakat menugaskan dua menterinya untuk membahas RUU ini bersama dewan legislatif.

Kita tahu UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif,” kata Jokowi.

Dalam pernyataannya dalam keterangan pers Jumat (13/9/2019) pagi, Presiden Jokowi menyatakan menolak 4 poin revisi yang diusulkan DPR.

Satu, Jokowi tak menyetujui jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Dua, penyidik dan penyelidik KPK tidak boleh hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Posisi itu juga harus diisi dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

Tiga, KPK tidak perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tak perlu diubah lagi.

Empat, Jokowi tidak setuju perihal pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

“Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” tukasnya.

Kedepannya KPK akan tetap bekerja seperti biasanya, tak ada pelemahan seperti yang diisukan. (kania/mcf)

Leave a Response