Indonesia

Jokowi-JK Bangun Pelayanan Publik Terintegrasi Dan Menurunkan Pungli

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi melalui penguatan regulasi dan tindakan pencegahan yang semakin efektif guna mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengungkapkan bahwa Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi saat ini sudah tersedia di 9 lokasi dengan layanan yang mencapai ratusan jenis, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya di seluruh Indonesia.

Mall ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kelahiran sampai dengan kematian, hingga dokumen kerja untuk menjadi TKA sampai purna TKA dalam satu tempat.

Capaian di berbagai sektor menunjukkan kemajuan yang berarti. Pungli di sektor kesehatan turun dari 14% di tahun 2016 menjadi 5% pada tahun 2018. Di sektor administrasi publik, turun dari 31% ke 17% pada periode yang sama. Di bidang pendidikan, turun dari 18% ke 8% dan di sektor kepolisian dari 60% menjadi 34%.

Langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama di sektor pelayanan masyarakat, sudah menunjukkan titik terang dan perlu dilanjutkan.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi sangat terasa. Indeks persepsi korupsi semakin membaik karena adanya peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih.

Menurut Antasari, masyarakat bisa melihat, pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Meningkatnya peran masyarakat, menurutnya juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi dalam pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga aparat dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional. (eremcf)

Leave a Response