Indonesia

Jaksa Agung Perkuat Koordinasi Sesuai UU KPK Terbaru

JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahwa akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam penanganan kasus korupsi. Pada Pasal 11 Ayat (b) UU KPK hasil revisi, disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

“KPK itu tetap kita koordinasi dan segalanya, apalagi nanti dengan UU yang baru, kita harus lebih memperkuat lagi karena di bawah (Rp) satu miliar harus kita yang nangani atau polisi,” ujar Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2019).

Burhanuddi belum secara langsung mengunjungi KPK sejak dilantik pada Rabu (23/10/2019). Namun, ia menuturkan bahwa hal itu tidak mengganggu sinergisitas kedua lembaga. Sebab, koordinasi tersebut dilakukan secara institusi dan telah dilakukan sejak lama.

“Belum, saya belum ke sana (KPK), tapi enggak dibuka pun ini kan persoalan institusi, bukan persoalan secara Burhan dengan personel, enggak ada. Ini institusi dari dulu pun kita selalu terbuka,” katanya.

Burhanuddin juga memastikan akan ada gebrakan baru di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada masa kepemimpinannya ini. Dia juga sebelumnya mengaku bebas dari kepentingan politik mana pun.

“Nanti dulu. Nanti pasti ada gebrakan,” ucapnya.

Burhanuddin menambahkan, dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait Tim Pemburu Koruptor (TPK).

“Nanti akan kita bicarakan, Menko-nya baru, apalagi ini Menko-nya orang hukum. Kalau dulu kan Menko-nya orang pertahanan, dan ini adalah orang hukum. Jadi kita akan bicarakan lagi,” ungkap Burhanuddin. (ren/mcf)

Leave a Response