Kabar

Harusnya Netral! ICMI Kok Benturkan Istilah Khilafah

JAKARTA – Ada yang salah dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI secara tiba-tiba mengeluarkan pernyataan provokatif. Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo meminta aparat negara untuk tidak alergi dengan istilah syariah. Apalagi sampai menuduh syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan bisa disangka sebagai makar.

“Tuduhan seperti itu sangat keliru besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (10/8).

Menurut Anton, syariah adalah tatacara ibadah dan muamalah yang diajarkan Islam dari kelahiran pernikahan kematian semua ada syariatnya.

“Hampir 99 persen kehidupan umat Islam diatur syariat,” jelasnya.
Jadi, menurut dia, tidak mungkin umat Islam tidak menegakkan Syariat Islam.

“Salat harus pakai Syariat, puasa, zakat, haji, hidup bertetangga pakai syariah bahkan mohon maaf, silaturahim juga bagian dari syariah. Jadi tidak mungkin kita melepaskan syariat dalam hidup kita,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya syariat itu dibagi tiga bagian,

Pertama, bagian terbesar 99 persen dari Syariat Islam tak tergantung oleh negara, tak perlu UU. Seperti salatm puasa, haji, zakat, umrah. Hal itu bisa dikerjakan oleh siapapun yang muslim tanpa melihat ada atau tidaknya UU.

“Syariat seperti ini berlaku bagi individu, keluarga dan masyarakat. Untuk pelaksanaan tidak diperlukan peran negara, tetapi bila negara mau ikut cawe-cawe boleh saja. Demikian pula dengan yayasan, partai, ormas, entitas apapun juga boleh dan tidak harus negara,” katanya.
Kedua, lanjutnya, syariat sering dikelirukan persepsi dan sangat ditakuti itu hukum pidana secara Islam (hudud) seperti hukum pidana qishos, rajam, potong tangan, qital. Padahal ini hanya sedikit sekitar 1 persen dari Syariat Islam. Pelaksanaan hudud ini harus dengan otoritas negara didukung UU, tidak boleh dilakukan secara individual, lewat ormas, partai, yayasan atau entitas lain.

Hukum pidana atau hudud ini harus dilakukan oleh negara dan berarti harus ada UU. Untuk buat UU wajib dengan kesepakatan rakyat. Jika rakyat tidak sepakat tidak boleh dilaksanakan apalagi dipaksakan.

“Inilah inti dari Pancasila jadi Islam sangat toleran dan umat Islam Pancasilais sejati, jangan diragukan,” ujar Dewan Pakar Kahmi ini.

Sementara itu, penjelasan hukum kedaulatan NKRI berdasarkan obyektifitas dalil-dalil ilmiah, yang selanjutnya diharapkan bisa digunakan pertimbangan bersama: masih perlu atau wajibkah mengkonversi NKRI dengan konsep Khilafah Islamiyah? Dan pastinya, setelah mempertimbangkan secara mendalam ekses maslahah dan mafsadahnya?

Dari sudut pandang agama, kedaulatan pemerintahan NKRI adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada setidaknya dua argumen:

1. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan prosedur pengangkatan Sahabat Ali ra. dalam menduduki jabatan khalifah ke IV.[1]

2. Presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR,
sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan ahlul halli wal ‘aqdi (electoral colledge) dalam konsep Al Mawardi dalam Al Ahkam Assulthaniyah.

Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqâshidus syari’ah (tujuan-tujuan syar’i) dari sebuah imâmah (pemerintahan) Indonesia, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum.

Terkait dengan ini, Imam Al Ghazali dalam Al’iqtishad fil ‘Itiqad menyatakan, “Dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden), karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudlarat di dunia ini”.[2]
Dalam konteks ini, pemerintahan NKRI telah memenuhi tujuan syar’i di atas dengan adanya institusi pemerintahan, kepolisiaan, pengadilan dan instansi-instansi pemerintah lainnya.

Senada dengan Imam Al Ghazali, Al Baidlawi juga berpandangan bahwa, “esensi dari pemerintahan adalah menolak kerusakan, dan kerusakan itu tidak dapat ditolak kecuali dengan pemerintahan tersebut. Yaitu sebuah pemerintahan yang melakukan mobilitas pada ketaatan, mencegah kemaksiatan, melindungi kaum lemah, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.”[3]

Alhasil, menurut Ahlussunnah wal Jama’ah, kedaulatan NKRI adalah pemerintah yang sah. Karena itu, mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apapun, termasuk sistem khilafah sentral dengan memusatkan kepemimpinan umat Islam internasional pada pemimpin tunggal, adalah tidak diperlukan. Apalagi jika konversi sistem itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Seperti timbulnya chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan, akibat timbulnya kevakuman pemerintahan atau pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan rakyat luas, sehingga membuka peluang perang saudara antar anak bangsa.

Adapun gagasan mendirikan khilafah internasional, dipastikan tidak memiliki nilai efektifitas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Leave a Response