Kabar

Bawaslu Akui Transportasi jadi Faktor Kerawanan Pilkada di Papua

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mengatakan akan memberi perhatian khusus dalam pengawasan Pilkada 2020 di Papua dan Papua Barat. Kondisi geografis dan faktor keamanan menjadi alasan Bawaslu menyusun langkah khusus untuk dua provinsi tersebut.

“Untuk Papua dan Papua Barat yang jelas akan menjadi perhatian khusus. Selain daerah yang jauh, kemudian transportasi juga agak menjadi masalah. Maka jelas itu terjadi kerawanan tersendiri,” ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Kamis (7/11/2019).

Faktor penyebab kerawanan lain yakni masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken, yang masyarakatnya tidak mengenal one man one vote.

“Kemudian, narasi kuasa lokal di Papua dan Papua Barat itu cukup tinggi. Baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih terjadi juga kan kadang-kadang,” kata Bagja.

Bagja membenarkan jika nantinya tentu ada langkah pengawasan khusus untuk pilkada di kedua provinsi. “Misalnya nanti ada desk khusus Pilkada Papua, ” tuturnya.

Kedua, Bawaslu mengikuti alur pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh TNI dan Polri untuk kedua provinsi. Ketiga, bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu daerah untuk pengawasan bersama aparat keamanan. Saat disinggung tentang potensi kerawanan di Papua sebagai ekses dari kericuhan di beberapa daerah baru-baru ini, Bagja enggan berspekulasi.

Menurut dia, jika aparat keamanan telah mendeteksi kemungkinan kerawanan, penyelenggara dan pengawas pemilu tentu akan mengikuti sesuai prosedur. “Kalau teman-teman aparat keamanan telah memdeteksi adanya kemungkinan hal tersebut maka kami akan mengikuti alurnya,” ujar Bagja.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada puluhan kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan menggelar pilkada pada tahun depan. Beberapa daerah di antaranya yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Memberamo Raya untuk Provinsi Papua.

Kemudian untuk Provinsi Papua Barat beberapa di antaranya ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten manokwari Selatan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengamanan Pilkada serentak 2020. Diketahui, pilkada serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Hadi mengatakan, dari 270 daerah menggelar pilkada, Papua diprediksi menjadi salah satu yang memiliki potensi rawan konflik.

“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Hadi mengatakan, ada tiga aspek yang menyebabkan konflik di Pilkada 2020 yaitu aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Untuk itu, kata Hadi, pihaknya siap mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak dengan menyiagakan personel membantu Polri.

Leave a Response