Indonesia

Aksi Mahasiswa Paksakan Perppu Berpotensi Ditunggangi

JAKARTA –  Rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Jadetabek yang mengancam melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,  sebaiknya tidak dilakukan karena berpotensi ditunggangi kelompok kepentingan dan mengganggu Kamtibmas.

Ketua BEM Universitas Trisakti Jakarta, Dinno Ardiansyah, mengatakan jumlah mahasiswa yang akan turun ke jalan bakal jauh lebih banyak dari rangkaian aksi penolakan pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada akhir September lalu.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi mengatakan bahwa kehadiran UU KPK hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga antirasuah, sebab UU KPK sebelumnya ternyata juga tidak lebih baik sehingga pemberantasan korupsi hingga kini tidak maksimal dan faktanya banyak koruptor yang tidak bisa mereka tembus.

“Saya sih tidak melihat bahwa produk revisi ini pelemahan, jadi pelemahan itu ada pada orangnya,” tegas Adhie kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

Jika UU sebelumnya sudah dinilai cukup maka harusnya korupsi-korupsi kelas kakap bisa ditembus.

“Nah, UU KPK yang lama kan memberikan semua itu, tapi toh mereka ngga bisa jalan juga, berarti kan pelemahannya bukan dari UU nya,” sambungnya la

Menurut Adhie, pihaknya sangat tidak setuju dengan rencana penerbitan Perppu, karena jika sedikit-sedikit Perppu diterbitkan padahal tidak ada kegentingan yang memaksa, maka akan membuat eksekutif dan legislatif menjadi tidak cerdas.

Mahasiswa harus menempuh jalur konstitusional. Jika tidak setuju dengan UU KPK, maka ajukan ke MK, bukan ke Presiden Jokowi. (ren/mcf)

Leave a Response