Kabar

Akademisi Sarankan Masyarakat Kontra UU KPK Ajukan Uji Materi

JAKARTA – Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UKI mengadakan diskusi publik bertema ‘Polemik UU KPK, Judicial Review atau Perppu?’ di Auditorium Gedung William Soeryawidjaja, Selasa (15/10/2019). Diskusi dihadiri Akademisi dari Universitas Atmajaya Daniel Yusmic, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Sulthan M Yus, Pegiat Anti Korupsi Saor Siagian, dan Pengamat Hukum dan Koordinator TPDI Petrus Selestinus.

Dalam diskusi, Yusmic menilai bahwa revisi UU KPK dilakukan cukup cepat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Terkait desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu, Yusmic menyampaikan bahwa konsep Perppu harus dikembalikan seperti konsep Soepomo, yaitu Presiden berwenang mengeluarkan Perppu hanya dalam keadaan darurat.

“Apakah saat ini kita sedang dalam keadaan darurat? Tentunya hal ini perlu kita diskusikan bersama. Antara Perppu dan Judicial Review, keduanya ialah langkah konstitusional dalam bernegara namun tentunya akibat hukum dan politiknya berbeda,” kata Yusmic.

Sementara itu, Petrus Selestinus berpendapat bahwa revisi UU KPK secara tersirat memang bertujuan memperkuat KPK.

“Namun ada sejumlah poin yang memang perlu dikaji ulang karena memang menimbulkan perdebatan di internal KPK maupun di ruang publik,” katanya.

Sulthan M Yus mengatakan, terkait UU KPK sampai hari ini yang timbul di masyarakat ialah asumsi pro dan kontra yang tidak punya fakta yang jelas.

“Masyarakat termakan dengan opini sehingga kegentingan atau tidak dalam perdebatan UU KPK yang sudah disahkan ini pun masih mengawang- ngawang,” ujarnya.

Sulthan menjelaskan ada tiga hal perihal dikeluarkannya Perppu yakni adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

“Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai, dan ketiga kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membentuk UU secara prosedur biasa karena perlu waktu yang cukup lama sedangkan keaadaan yang mendesak perlu segera diselesaikan,” tegasnya.

Masih kata Sulthan, selama ini masyarakat hanya lihat sisi luarnya saja, sehingga seolah-olah perdebatan Perppu UU KPK semakin memanas dan framing di publik pun seolah-olah kondisi hari ini dalam keadaan genting.

“UU KPK nya pun masih cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan baru-baru ini KPK masih bisa melakukan OTT di Lampung Utara,” katanya.

Sulthan menambahkan bahwa perbedaan cara pandang dalam melihat suatu kebijakan adalah hal yang biasa.

“Masyarakat agar menggunakan jalur konstitusional yang telah disediakan UU untuk menyikapi polemik UU KPK yakni dengan melakukan Judicial review di MK, Legislative review melalui DPR ataupun eksekutif review sebagai alternatif bagi Presiden,” pungkasnya.

Leave a Response