Indonesia

Agenda Taliban di Balik Sikap Ngotot PKS Sahkan RKUHP

JAKARTA –  Partai Keadilan Sejahtera tak setuju pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dengan bijaksana memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Tak hanya menunda tapi beliau menyatakan setidaknya terdapat 14 pasal di dalam RKUHP yang perlu dibahas lebih lanjut bersama DPR maupun kalangan masyarakat.

Sejumlah poin dalam RKUHP, memang masih dipermasalahkan karena menjadi kontroversi. Sebagian pihak menilai banyak pasal karet dalam RKUHP.

Namun, PKS adalah partai yang paling kekeh agar RKUHP segera disahkan. Padahal dalam pasal-pasal itu sudah jelas masih perlu kajian dan peninjauan ulang dan publik sudah nampak bergejolak secara berjamaah beramai memprotes pasal-pasal yang kontroversial dan bisa menimbulkan berbagai masalah besar di kemudian hari. Apalagi banayak pasal yang mengatur masalah moral.

Sikap kekeh dan ngotot PKS untuk mensahkan RKUHP menunjukkan seolah-olah PKS paling bersemangat mengatur masalah moral, sedangkan moral kader dan petinggi PKS banyak yang bermasalah mulai dari kasus korupsi sampai seks serta perzinahan.

PKS bermuka tebal dan berlagak suci, padahal skandal seks, pencucian uang dan suap besar untuk impor daging sapi telah telah menjadi bagian yang mencoreng citra PKS.

RKUHP adalah celah bagi kaum Taliban untuk merongrong Indonesia. Istilah Taliban dipakai di sini untuk menggambarkan kongkalikong politik yang ikut menunggangi PKS macam HTI, khilafah, Salafi Wahabi dan segala agenda dan aksi terselubungnya untuk mengganti sistem di Indonesia.

PKS, HTI dan para pendukung khilafah, Salafi Wahabi dan anti Pancasila melakukan kongkalikong politik. PKS akan menjadi polisi moral menggandeng oramas radikal untuk menggerebek dan menggeruduk pasangan yang tertuduh.

Di belakang partai agamis itu banyak kelompok militan yang akan senang dan menyambut KUHP itu untuk ditegakkan. Karena mereka akan memakai dalil-dalik KUHP ditambah dalil hukum agama untuk menegakkan aturan atau hukum versi mereka.

Misalkan, perempuan di luar rumah di atas pukul 22.00 bisa diciduk. Padahal banyak perempuan yang pulang kerja di malam hari bisa nantinya ditarget untuk dijerat dengan hukuman yang ada di pasal-pasal di KUHP itu.

Itulah agenda Taliban yang harus diwaspadai. Tanpa sadar KUHP itu akan menjadi celah besar untuk semakin merongrong dan menggoyahkan NKRI dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Musuh utama Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah mengerucut dalam bentuk geakan radikalisme yang intoleran. (kania/mcf)

Leave a Response